BUMDes Solusi Mensejahterakan Masyarakat Desa

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini disampaikan Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana saat menjadi pembicara dalam bedah buku Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDes di Balai Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Selasa (24/4/2018). Menurut dia, banyak manfaat didapatkan jika desa dapat mengelola BUMDes dengan baik. Selain fungsi utama sebagai pendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes), keberadaannya juga dapat bermanfaat untuk membantu dalam program pengentasan kemiskinan. “Jadi banyak manfaat dan setiap desa harus punya. Salah satunya di Desa Panjangrejo,” katanya, Selasa.

Yoeke menjelaskan, partisipasi dalam pengurangan kemiskinan dapat dilakukan karena BUMDes bisa memberdayakan warga sekitar. “Ya ini penting dan keberadaannya malah bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jadi BUMdes harus didukung baik itu pemkab, pemprov hingga pusat sehingga memiliki daya saing yang kuat,” ungkapnya.

Menurut dia, untuk pendirian BUMDes, pemdes tidak usah berpikir yang berat karena bisa mengacu pada potensi yang dimiliki desa seperti kuliner, pariwisata atau sektor industri kecil yang berkaitan dengan kerajinan. “Semua dapat dimanfaatkan. Namun yang tak kalah penting dalam pengelolaan, pengurus harus memiliki komitmen dan wawasan yang luas sehingga BUMDes dapat berjalan dengan optimal sehingga memberikan dampak yang baik kepada masyarakat,” imbuh Yoeke.

Penulis Buku Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDes, Sukasmanto mengatakan, BUMDes memberikan alternatif kepada desa dalam mengembangkan aset dan potensi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui unit usaha yang dimiliki. Dorongan untuk mendirikan dan mengoptimalkan BUMDes tidak lepas dari Undang-Undang No.6/2014 tentang Pemerintahan Desa, dimana desa mendapatkan kewenangan yang penuh dalam mengelola pemerintahan desa mulai dari jalannya pemerintahan, pengelolaan keuangan hingga peningkatan PAD yang dimiliki. “Ada empat pilar yang yang harus dipegang dalam BUMDes, yakni mengenai masalah pendirian, pengelolaan, SDM hingga masalah manajemen keuangan,” katanya.

Kepala BPAD DIY Monika Nur Lastiyani mengatakan, kegiatan bedah buku yang dilakukan oleh Pemerintah DIY sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Untuk tahun ini, bedah buku rencanya digelar sebanyak 48 kali dan tersebar di seluruh wilayah. “Semua kabupaten dan kota akan mendatapkan jatah karena penyelenggaraan dilakukan hampir setiap minggu sekali,” kata Lastiyani. Dia pun berharap, pascabedah buku para peserta mendapatkan pengetahuan dan bisa menghasilkan sebuah karya seperti apa yang telah dipelajari. “Jadi untuk tema dalam bedah buku berbeda-beda karena disesuaikan dengan kondisi maupun potensi di wilayah setempat,” katanya.

Sumber : harianjogja.com